humas karimun
humas karimun

Mujarab Mustofa : TKA PT. CCCEI Memiliki IMTA dan Tidak Ada Aturan TKA Wajib Bisa Bahasa Indonesia

Published in KARIMUN
Written by  20 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Mujarab Mustofa, Koordinator Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri Wilayah Karimun, (19/02/18).

Karimun,(KT) - Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri (Disnakertrans) Wilayah Karimun membenarkan bahwa memang ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh PT. China Communications Construction Engenering Indonesia (PT. CCCEI) seperti yang ditemukan oleh Komisi I DPRD Karimun saat sidak di Practor Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral (12/02/18) lalu.

 

Mujarab Mustofa, Koordinator Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan saat dikonfirmasi karimuntoday.com diruang kerjanya, Senin,(19/02/18) mengatakan, iya benar disana memang ada TKA yang dipekerjakan oleh PT. CCCEI sebanyak 23 orang, namun 4 orang telah pulang, selain PT.CCCEI, juga ada 2 Subcontractor lain yang mempekerjakan TKA, total TKA dari 3 subcontractor itu berjumlah 42 orang, ungkapnya.

 

Dilanjutkannya, sebelum DPRD Karimun sidak, kita kantor pengawasan juga sudah sidak kesana lebih dulu, kita datang kesana diawali oleh adanya keluhan LSM kepada kita bahwa disana ada TKA bekerja yang disinyalir tidak memiliki izin, lalu kita terjun kelokasi, namun setelah kita cek mereka memiliki Izin MenggunakanTenaga Asing( IMTA) yang dikeluarkan oleh Kemenaker, katanya.

 

Dikatakannya lagi, kita melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi, kita cek kelengkapan izinnya, selain IMTA, persyaratan mempekerjakan TKA oleh sebuah perusahaan harus ada pendamping per satu TKA, karena bila tidak ada pendamping kita warga lokal tentu rugi, saat sidak dilapangan kita menemukan pendamping mereka, pendampingnya ada, saat itu, TKA itu sedang menggunting, pendampingnya mengisi pasir atau tanah untuk tanggul reklamasi, kemudian pelaksanaan dari IMTA itu sendiri, saat sidak yang kita lakukan, TKA tersebut bekerja sesuai dengan keahliannya di IMTA, sebut Mujarab.

 

 "Sekarang ini pekerjaan mereka itukan masih konstruksi, tentu saat meminta izin di kementerian mereka juga sudah sampaikan apa yang akan mereka kerjakan, karena di kementerian itu ketat, tidak sembarangan mengeluarkan izin, tentu mereka juga menyampaikan ke kementerian bahwa mereka melakukan pekerjaan reklamasi, membuat tanggul dan segala macamnya," Pekerjaan reklamasi itu, lanjutnya, secara tekhnisnya harus tidak membuar air tercemar, atau tidak berdampak terhadap lingkungan, tentu hal ini memerlukan keahlian, memang secara kasat mata tampak seperti pekerjaan kasar, namun memang pekerjaan itu yang dimintai izinnya oleh mereka di kementerian, tuturnya.

 

"Mengenai TKA tersebut tidak bisa bahasa Indonesia, hal itu memang benar, namun persyaratan bahwa TKA harus bisa bahasa Indonesia aturannya juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, mempekerjakan TKA itu tidak dilarang, namun ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan", terangnya.

 

Ditambahkannya, mengenai temuan Komisi I DPRD Karimun yang menyebutkan bahwa TKA tersebut mengerjakan pekerjaan kasar yang seharusnya masyarakat tempatan bisa mengerjakannya serta ingin menghentikan operasional perusahaan bila tidak bisa menunjukkan kelengkapan izinnya, Mujarab mengatakan, itu hak mereka DPRD, yang jelas kantor pengawasan bekerja sesuai dengan Tupoksi, dan bila DPRD mengundangnya untuk hearing, kita siap pungkasnya. (DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30